Kelembagaan, Struktur, dan Pendanaan BPSK.


Kelembagaan, Kedudukan, Keanggotaan, Struktur, dan Pendanaan BPSK.

v  Institusi BPSK dibentuk di setiap daerah Tingkat II, dalam hal ini Daerah Kota dan/atau Daerah Kabupaten berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UUPK untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 90 tahun 2001, tanggal 21 Juli 2001, untuk pertama kalinya BPSK dibentuk pada setiap Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malangm dan Kota Makassar.
v  Menurut Pasal 49 ayat (3) dan (4) UUPK, keanggotaan BPSK terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu :
o   Unsur pemerintah (3 orang – 5 orang);
o   Unsur konsumen (3 – 5 orang);
o   Unsur pelaku usaha (3 – 5 orang).
Pengangkatan dan pemberhentian sebagai anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag).
v   Untuk dapat diangkat sebagai anggota BPSK harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) UUPK, yaitu :
o   warganegara Republik Indonesia;
o   berbadan sehat;
o   tidak pernah di hukum karena kejahatan;
o   memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
o   berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
v  Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UUPK, struktur BPSK terdiri dari :
o   Ketua merangkap anggota;
o   Wakil ketua merangkap anggota;
o   anggota
v  Pada setiap BPSK dibentuk Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang terdiri atas Kepala Sekretariat dan anggota, yang pengangkatannya dan pemberhentiannya dilakukan oleh Menperindag. (Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUPK.
Biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Pasal 90 Kepres. No. 90 tahun 2001


0 comments:

Post a Comment