Pengertian Hukum Publik

Yang dimaksudkan dengan Hukum Publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perorangan, termasuk dalam lingkupan hal ini adalah Hukum administrasi negara, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Internasional, dan seterusnya. Misalnya :
o   UU No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) :
“Pemerintah melakukan pengaturan dan pembinaan rumah susun dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang.”
o   UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 73 :
“Pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan.”

 MASALAH YANG DIHADAPI

            Walaupun ketentuan-ketentuan hukum perdata maupun hukum publik dapat dipergunakan untuk menyelesaikan hubungan atau masalah konsumen dengan penyedia barang dan/atau penyelenggara jasa,  tetapi mengandung beberapa kelemahan tertentu :
v   KUH Perdata dan KUH Dagang tidak mengenal istilah konsumen.
v   Semua subyek hukum tersebut diatas adalah konsumen, pengguna barang dan/atau jasa.
v   Hukum perjanjian (buku ke tiga KUH Perdata) menganut asas hukum kebebasan berkontrak, sistemnya terbuka, dan merupakan hukum pelengkap.
v   Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi
v   Hukum acara yang dipergunakan tidak membantu konsumen di dalam mencari keadilan.
v   Dasar filsafat dalam penyusunan KUH Perdata dan KUH Dagang adalah Laisser Faire, sedangkan falsafah Indonesia adalah Pancasila.


0 comments:

Post a Comment