PENGERTIAN REGULASI SENDIRI (Self Regulation)


v  Regulasi Sendiri adalah “ suatu perangkat prinsip-prinsip tentang tingkah laku atau perilaku bisnis atau profesi yang ditetapkan sendiri oleh kalangan bisnis atau profesi itu, dan berlaku bagi kalangan sendiri dan dalam hubungan-hubungan dengan pihak-pihak lain.”
v  Regulasi sendiri ini dimaksudkan  untuk  menentukan tolok ukur sesungguhnya atau standar (minimum) perilaku tertentu bagi perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha-pelaku usaha yang terikat atau tunduk kepadanya. Dengan dipatuhinya regulasi sendiri tesebut dapat terjaga citra usaha perusahaan dalam masyarakat.
v  Dengan adanya regulasi sendiri ini, maka akan terdapat 2 (dua) sistem pengawasan :
o   Pengawasan oleh pemerintah dengan mempergunakan peraturan-peraturan perundang-undangan, baik yang langsung maupun yang tidak langsung;
o   Pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha sendiri, biasanya oleh asosiasi perusahaan yang bersangkutan yang menyusun dan memberlakukan regulasi sendiri tersebut, dengan mempergunakan ketentuan-ketentuan yang teradapat dalam regulasi sendiri tersebut.

II.  BEBERAPA BENTUK REGULASI SENDIRI
v  Di Indonesia telah terdapat beberapa regulasi sendiri usaha atau profesi, di antaranya :
o   Pada kalangan profesi pengacara atau advokat terdapat Kode Etik Persatuan Advokat Indonesia;
o   Di kalangan profesi kedokteran terdapat Kode Etik Kedokteran Indonesia;
o   Di Kalangan usaha kefarmasian teradapat Kode Etik Usaha Kefarmasian, dan sebagainya.
v  Di Amerika Serikat juga dikenal regulasi sendiri (self regulation) sebagaimana terlihat dalam “Creative Code” yang disusun oleh American Association of Advertising Agencies (AAAA) sebagai berikut :
The members of The American Association of Advertising Agencies recoqnize :
·         That advertising bears a dual responsibility in the American economic system and way of live
·         To the public it is a primary way of knowing about the goods and services which are the product of American free enterprise, goods and services which can be freely chosen to suit the desiree and needs of the individual. The public is entitled to expect the advertising will be reliable in content and honest in presentation.
v  Untuk menegakkan prinsip-prinsip seperti yang termuat dalam kode etik tersebut, telah dibentuk berbagai badan pelaksana kode etik atau tata krama dan tata cara, misalnya :
o   Bagi Kode Etik Jurnalistik diawasi oleh Dewan Kehormatan PWI;
o   Bagi Kode Etik Perusahaan Pers diawasi oleh Dewan Kehormatan Pers;
o   Bagi Kode Etik Usaha Kefarmasian diawasi oleh Majelis Pembina Etik Usaha Kefarmasian;
o   Bagi Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia diawasi oleh Komisi Periklanan;
o   Bagi Kode Etik Kedokteran Indonesia diawasi oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran.


0 comments:

Post a Comment