GABUNGAN TINDAK PIDANA (SAMENLOOP / CONCURSUS)

Dalam suatu tindak pidana dikatakan telah terjadi suatu perbarengan dalam kondisi, jika satu orang, melakukan lebih dari 1 tindak pidana, yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada orang tersebut, di mana untuk tindak pidana itu belumada putusan hakim diantaranya dan terhadap perkara-perkara pidana itu akan diperiksa serta diputus sekaligus. 

I. BEBERAPA PANDANGAN. 

Ada dua kelompok pandangan mengenai persoalan concursus : 

1. Yang memandang sebagai masalah pemberian pidana a.l Hazewinkel- Suringa 

2. Yang memandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana a.l : Pompe, Mezger, Moelyatno. 


II. PENGATURAN DIDALAM KUHP 

Didalam KUHP diatur dalam pasal 63 s/d 71 yang terdiri dari : 

1. Perbarengan peraturan (concursus Idealis) pasal 63. 

2. Perbuatan berlanjut (Delictum Continuatum /Voortgezettehandeling) pasal 64. 

3. Perbarengan perbuatan (Concursus Realis) pasal 65 s/d 71. 

III. PENGERTIAN 

1. Menurut rumusan KUHP : 

Sebenarnya didalam KUHP tidak ada definisi mengenai Concursus, namun demikian dari rumusan pasal-pasal diperoleh pengertian sbb : 

§ Concursus Idealis, pasal 63 (suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana. 

§ Ada perbuatan berlanjut, apabila pasal 64 

Seseorang melakukan beberapa, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. 

Catatan : Diantara perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada (concursus realis dan perbuatan berlanjut) narus belum ada keputusan hakim. 

2. Menurut pendapat sarjana : 

Adanya istilah “perbuatan/feit” dalam pasal-pasal di atas menimbulkan masalah yang cukup sulit, khususnya dalam hal terdakwa hanya melakukan perbuatan. Kesulitan ini timbul karena dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, “perbuatan” (feit) itu ada meninjaunya secara materiil, secara fisik jasmaniah, yaitu dipikikan terlepas dari akibatnya, terlepas dari unsur-unsur tanbahan (dikenal dengan jaran feit materiil), dan ada pula yang melihatnya dari sudut hukum yaitu yang dihubungkan dengan danya akibat / keadaan yang terlarang. 

Sehubungan dengan kesulitan itu, maka para sarjana mengemukakan beberapa pendapat : 

HAZEWINKEL-SURINGA 

Ada concursus Idealis apabila suatu perbuatan yang sudah memenuhi suatu rumusan delik, mau tidak mau (eoipso) masuk pula dalam peraturan pidana lain. 

Misal : perkosaan dijalan umum, disamping masuk 281 (melanggar kesusilaan di muka umum). 

POMPE 

Ada concursus Idealis, apabila orang melakukan sesuatu perbuatan konkrit yang diarahkan kepada satu tujuan merupakan benda / obyek aturan hukum. Misalnya bersetubuh dengan anak sendiri yang belum berusia 15 th, perbuatan ini masuk pasal 294 (perbuatan cabul dengan anak sendiri yang belum cukup umur) dan pasal 287 (bersetubuh dengan wanita yang belim berusia 15 tahun diluar perkawinan). 

TAVERNE 

Ada concursus Idealis , apabila : 

- Dipandang dai sudut hukumpidana ada dua perbuatan atau lebih; 

- Antara perbuatan-perbuatan itu tidak dapat dipikirkan terlepas satu sama lain. 

Contoh : Oranga dalam keadaan mabuk mengendarai mobil diwaktu malam tanpa lampu. Dalam hal ini perbuatan hanya satu yaitu “mengendarai mobil”, tetapi dilihat dari sudut hukumada dua perbuatan yang masing-masing dapat dipikirkan terlepas satu sama lain, yaitu: 

Pertama, “mengendarai mobil dalam keadaan mabul” (menggambarkan keadaan orang / pelakunya) dan kedua “mengendarai mobil tanpa lampu diwaktu malam” (menggambarkan keadaan mobilnya). Jadi dalam hal ini ada Concursus Realis. 

VAN BEMMELEN 

Ada Concursus Idealis, apabila : 

- Dengan melanggar satu kepentingan hukum. 

- Dengan sendirinya melakukan perbuatan (feit) yang lain pula. 

Contoh : Perkosaan dijalan umum (melanggar pasal 285 & 281 KUHP). Khusus mengenai penjelasan M.v.T mengenai criteria untuk adanya “perbuatan berlanjut” seperti dikemukakan diatas, Simons tidak sependapat. Mengenai syarat “ ada satu keputusan kehendak”, Simons mengartikannya secara umum dan lebih luas yaitu “tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap kejahatan”. Berdasar pengertian yang luas ini, maka tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan tujuan. Misalnya untuk melampiaskan balas dendamnya kepada B, A melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan berupa meludahi, merobek bajunya, memukul dan akhirnya membunuh.

Post a Comment

Artikel Terkait Tips Motivasi