Biaya-biaya yang diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto.

Tags:
Biaya-biaya yang diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto. 

Biaya-biaya yang diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto dalam menentukan penghasilan kena pajak adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk : 

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: 

· biaya pembelian bahan; 

· biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; 

· bunga, sewa, dan royalti; 

· biaya perjalanan; 

· biaya pengolahan limbah; 

· premi asuransi; 

· biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

· biaya administrasi; dan 

· pajak kecuali Pajak Penghasilan. 

b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A; 

c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; 

d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih,dan memelihara penghasilan; 

e. kerugian selisih kurs mata uang asing; 

f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; 

g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; 

h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 

· telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 

· Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 

· telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 

· syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan 

m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 



2. Biaya-biaya yang tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto dalam menentukan penghasilan kena pajak adalah : 

a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; 

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali : 

· cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi,perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; 

· cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 

· cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; 

· cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 

· cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan 

· cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; 

e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; 

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; 

h. Pajak Penghasilan; 

i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; 

j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; 

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan. 



Koperasi atau UKM wajib mengetahui 2 bagian utama untuk menghitung PPh terutang. Cara penghitung PPh badan adalah : 

· Menghitung Penghasilan Kena Pajak Setahun 

Peredaran usaha Rp. AAAA 

Biaya-biaya Operasional (Rp. BBBB) 

Penghasilan Netto Rp. CCCC 

Koreksi Fiskal (positif/negatif) (Rp. DDDD) 

Penghasilan Kena Pajak Rp. XXXX 

Menghitung Pajak Terhutang berdasarkan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah Penghasilan Kena Pajak (Rp XXXX) dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu 28%. 





Contoh : 

Penghasilan Kena Pajak Rp. 200.000.000 maka perhitungan pajak terhutangnya : Rp. 200.000.000 x 28% = Rp. 56.000.000 

Berdasarkan Pasal 31 E UU PPh, Koperasi atau UKM ini sebagai Wajib Pajak badan yang peredaran brutonya sampai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) maka mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum untuk Wajib Pajak badan atau menjadi 14% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 



Contoh 1 : 

Koperasi X tahun 2009 peredaran brutonya Rp. 2.500.000.000 (lima miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 200.000.000. 

maka perhitungan pajak terhutangnya : Rp. 200.000.000 x (28% x 50%) = Rp. 28.000.000 



Contoh 2 : 

UKM (PT.X) tahun 2009 peredaran brutonya Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000. (tiga miliar rupiah), 

maka perhitungan pajak terhutangnya : 

1. Jumlah Penghasilan kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas : 

(Rp. 4.800.000.000 : Rp. 30.000.000.000) x Rp. 3.000.000.000 = Rp. 480.000.000 

2. Jumlah Penghasilan kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas : 

Rp. 3.000.000.000 – Rp. 480.000.000 = Rp. 2.520.000.000 


Koperasi dan UKM selain membayar PPh nya, juga membayar pajak pusat lainnya yaitu : 

a. Bea Materai : apabila Koperasi dan UKM memanfaatkan dokumen tertentu misalnya bukti pembayaran, surat-surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, akta-akta notaris termasuk salinannya, akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya, surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), wajib melunasi Bea Materainya; 

b. Pajak Bumi dan Bangunan : apabila Koperasi dan UKM memiliki tanah dan/atau Bangunan, wajib membayar PBB; 

c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) : apabila Koperasi dan UKM memperoleh hak baru atas tanah dan atau bangunan (misalnya membeli tanah dan/atau bangunan), wajib membayar BPHTB. 

Post a Comment

Artikel Terkait Tips Motivasi