CARA PEMUNGUTAN PAJAK


Stelsel Pajak
1.    Stelsel Nyata (riil stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.
2.    Stelsel Fiktif (fictive stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya, penghasilkan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat diterapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
3.    Stelsel Campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.
Sistem Pemungutan Pajak
4.    Official Assessment System
Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang teruntang.
5.    Self Assessment System
Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
6.    Withholding System
Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK
Tiga hal yang digunakan sebagai dasar untuk memungut pajak :
1.    Tempat tingal : Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas seluruh penghasilan WP berdasarkan tempat tinggal WP tanpa memperhatikan apakah ia sebagai warga negaranya atau warga Negara asing.
2.    Kebangsaan : Pengenaan pajaknya dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.
3.    Sumber : Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu Negara.
TARIF PAJAK
Persentase tarifnya dibedakan :
Tarif Marginal
Persentase tariff ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Contoh 0 sampai Rp. 50.000.000 10% Rp. 50.000.000 sampai Rp. 100.000.000 15% dan seterusnya.
Tarif Efektif
Persentase tariff pajak yang efktif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Contoh Penghasilan Kena Pajak Rp. 80.000.000.
10% x Rp. 50.000.000    = Rp. 5.000.000
15% x Rp. 30.000.000    = Rp. 4.500.000
Total             = Rp. 9.500.000
Tarif efektifnya         = Rp. 9.500.000   x 100% = 11,87%
Rp. 80.000.000
Tarif Propoersional/Sebanding
Tariff pajak proposional yaitu berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Sering disebut tariff tunggal.
Contoh : Tarif Pajak Pertambahan Nilai 10%, PBB 0,5% dan BPHTB 5%
Tarif Progresif
Tariff pajak progresif adalah tariff yang persentasenya menjadi lebih besar apabila yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Misalnya :
Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
-    0              sampai dengan Rp.   25.000.000 tarifnya 5%
-    Diatas Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp.   50.000.000 tarifnya 10%
-    Diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000 tarufnya 15%
-    Diatas Rp.100.000.000 sampai dengan Rp.200.000.000 tarufnya 25%
-    Diatas Rp. 2.00.000.000 tarifnya 35%
Untuk Wajib Pajak Badan dan BUT :
-    0 sampai dengan Rp. 50.000.000 tarifnya 10%
-    Diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000 tarufnya 15%
-    Diatas Rp. 100.000.000 tarifnya 30%
Tarif Degresif
Tariff pajak degresif adalah persentase tariff pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.
Tarif Tetap
Dalam tariff pajak tetap ini adalah tariff berupa jumlah yang ettap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.
Tarif Pajak Advolerem
Merupakan tariff dengan persentase tertentu atas harga barang atau nilai suatu barang. Misalnya tariff Bea MAsuk 10% dari Nilai Impor.
Tarif Spesifik
Merupakan tariff dengan jumlah tertentu atas suatu jenis atau satuan jenis barang tertentu.
UTANG PAJAK
Harusnya Utang Pajak disebabkan :
Pembayaran
Kompensasi
Daluwarsa
Pembebasa
Penghapusan


0 comments:

Post a Comment