KEWAJIBAN PERPAJAKAN BADAN USAHA SEBAGAI SUBJEK PAJAK

Tags:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, disebutkan bahwa UKM dapat berbentuk badan usaha atau perorangan. 



Untuk lebih memudahkan pengguna dalam memahami buku informasi kebijakan perpajakan bagi Koperasi dan UKM ini, maka pembahasan kewajiban perpajakan bagi koperasi dan UKM sebagai subjek pajak dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu bagian pertama, Kewajiban perpajakan bagi Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha dan bagian kedua Kewajiban perpajakan bagi UKM yang berbentuk perseorangan. 



3.1. Kewajiban Perpajakan Bagi Koperasi dan UKM yang Berbentuk Badan Usaha 

Sesuai pasal 1 angka 3 Dalam ketentuan perpajakan yaitu UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

Berdasarkan defenisi tersebut, jelaslah bahwa koperasi termasuk sebagai Badan menurut UU Perpajakan. Demikian juga dengan UKM yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, kongsi, perkumpulan, persekutuan, juga sebagai Badan menurut UU Perpajakan. Selanjutnya, Koperasi dan UKM disebut juga sebagai Wajib Pajak, karena telah memenuhi persyarat subjektif yaitu subjek pajak badan dan persyarat objektif yaitu menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan (Pasal 2 ayat (1) UU KUP dan penjelasannya). Sebagai wajib pajak tentunya memiliki kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur dalam UU Perpajakan. 



Kewajiban perpajakan bagi Koperasi dan UKM adalah : 



a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP; 

Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha setelah didirikan wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Syarat-syarat pendaftaran untuk mendapatkan NPWP bagi koperasi : 

1). Akte Pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap; 

2). NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab Badan; 

3). KTP bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab. 

Koperasi yang sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil ( Rp. 600 Juta), wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya. Dengan pengukuhan sebagai PKP maka koperasi terikat pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai, antara lain memungut PPN dari setiap Barang Kena Pajak dan atau Jasa kena Pajak yang diserahkan oleh Koperasi serta menyetor dan melaporkannya setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Koperasi terdaftar. 







b. Melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan; 

Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha wajib melakukan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana telah ditetapkan dalam UU PPh tersebut. Ketentuan UU PPh yang menunjuk Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha wajib memotong PPh adalah : 



1). PPh Pasal 21 

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehu­bungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 wajib dilakukan Koperasi dan UKM yang berbadan hukum, setiap dilakukannya pembayaran penghasilan kepada karyawan atau orang pribadi lainnya dan menyetorkan PPh hasil pemotongan tersebut ke Bank persepsi atau kantor Pos serta melaporkannya ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) tempat Koperasi atau UKM terdaftar. 



Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasikan teratur : 

Pak Kosim karyawan Koperasi Prima bekerja sebagai Manajer dengan memperoleh gaji sebulan (penghasilam bruto) Rp.4.700.000,00 dan untuk jaminan hari tuanya membayar sendiri iuran hari tua sebesar Rp. 100.000,00 Pak Kosim telah memiliki NPWP dan telah menikah serta memiliki satu orang anak ( K/1).

Penghasilan bruto :
  Gaji pokok               Rp.   2.500.000
   Tunjangan jabatan  Rp.    1.000.000
   Tunjangan isteri      Rp.      750.000
   Tunjangan pangan  Rp.      250.000
   Tunjangan anak     Rp.       200.000
                              ----------------------         Total penghasilan bruto (gaji)                 






.
Rp.







   4.700.000,00
Potongan :
1.
Biaya Jabatan




5%
x
Rp.
Rp.4.700.000,-
Rp.
235.000,00

2.
Iuran Pensiun
Rp.
100.000,00


Rp.
335.000,00


Penghasilan Netto 1 bulan
Rp.
4.365.000,00


Penghasilan Netto 1 tahun
(12 x Rp.4.365.000,-)
Rp.
52.380.000,00

PTKP setahun




-     WP sendiri
Rp.
15.840.000,00


-     Tambahan WP kawin
Rp.
1.320.000,00


-     Tambahan 1 orang anak
Rp.
1.320.000,00

      PTKP
Rp.
18.480.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun
Rp.
33.950.000,00

PPh Psl 21 terutang setahun
Rp.
1.697.500,00

(5% x Rp.33.950.000,00)



PPh Psl 21 terutang sebulan
Rp.
141.458,33

(Rp. 1.697.500,00 / 12)




Contoh   Perhitungan PPh Pasal 21 bagi yang tidak memiliki NPWP :
Pak Sapto K/2 (menikah, memilik 2 anak ) karyawan CV Adil, dengan jabatan kepala bagian pemasaran gaji sebulan Rp. 10.500.000,00 , setiap bulan membayar sendiri asuiransi hari tua sebesar Rp. 150.000,00 .Pak Sapto tidak memiliki NPWP

Penghasilan bruto
Rp.
10.500.000,00
Potongan :
1.
Biaya Jabatan




5%
x
Rp.
10.500.000,00
Rp.
500.000,00

2.
Asuransi hari tua
Rp.
150.000,00


Rp.
650.000,00


Penghasilan Netto 1 bulan
Rp.
9.850..000,00


Penghasilan Netto 1 tahun
(12 x Rp.9.850.000,00)
Rp.
118.200.000,00

PTKP setahun




-     WP sendiri
Rp.
15.840.000,00


-     Tambahan WP kawin
Rp.
1.320.000,00


-     Tambahan 2 orang anak
Rp.
2.640.000,00


Rp.
19.800.000,00

Penghasilan Kena Pajak  setahun
Rp.
98.400.000,00

PPh Psl 21 terutang setahun
.


(5% x Rp. 50.000.000,00)
(15% x Rp.48.400.000,00

PPh Ps.21 terutang setahun
Rp.
 Rp.

 Rp.
   2.500.000,00
   7.260.000,00
-------------------
  9.760.000,00

PPh Psl 12 terutang sebulan
Rp.
     813.333,33

(Rp. 9.760.000,00 / 12)



Kenaikan tarif pajak 20% lebih tinggi karena tidak memiliki NPWP
(20% x Rp.813.333,33)
Rp.
     162.666,67

Jumlah PPh Psl 21 perbulan
Rp.
   976.500,00

Contoh  Perhitungan PPh Pasal 21 atas penerimaan honorarium
Ali seorang konsultan (tenaga ahli) koperasi dan menerima honor sebesar  Rp. 1.000.000,00. dari Koperasi Makmur,
Penghitungan PPh Pasal 21 atas honor langsung dipotong ( Pasal 17):
5% x Rp.1.000.000 = Rp. 50.000

Contoh  cara Perhitungan PPh Pasal  21 atas penerimaan komisi.
Tri seorang pedagang perantara barang dagangan dari produsen  UKM Cipta Karya, dalam bulan Desember 2009 menerima komisi sebesar Rp. 2.000.000,00
PPh Pasal 21 = 5% x Rp. 2000.000 = Rp. 100.000

Contoh  Perhitungan PPh Pasal 21 atas hadiah
Bimo  pemain bulu tangkis berdomisili di Bandung, menjadi juara dalam kejuaraan Hari Koperasi dan mendapat hadiah  Rp. 25.000.000,00 dari Koperasi Rakyat Sejahtera.
PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen adalah :
25%
x
Rp.
25.000.000
=
Rp.
6.250.000

Contoh  Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur (upah)
Permana pada bulan Agustus 2009 bekerja sebagai buruh harian pada PT Petro ,memperoleh upah perhari sebesar Rp. 150.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang :
Upah sehari
=
Rp.
150.000
Batas Upah harian yang Tidak di potong PPh
=
Rp.
110.000
PKP Sehari
=
Rp.
40.000
PPh Pasal 21 Sehari
(5% x Rp. 40.000)
=
Rp.
2000

Contoh  Perhitungan PPh Pasal 21
Budi (belum nikah dantidak punya tanggungan) adalah pegawai honorer koperasi X yang dibayar tiap bulan sebesar Rp1.000.000,
Penghitungan PPh pasal 21 :
Penghasilan sebulan                Rp1.000.000
PTKP                                      Rp1.320.000 _
Tidak terutang PPh pasal 21





2). PPh Pasal 4 ayat (2) 

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak atas penghasilan yang berasal dari sumber-sumber tertentu dan pengenaan bersifat final (penghitungan PPh-nya selesai setelah dibayarkan), misalnya penghasilan dari bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi, penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, penghasilan dari jasa konstruksi dan penghasilan dari hadiah undian. Jika koperasi atau UKM yang berbadan hukum melakukan pembayaran atas jenis-jenis penghasilan ini, maka wajib dilakukan pemotongan PPh-nya dan menyetorkan PPh nya ke Bank persepsi atau kantor Pos serta melaporkannya ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) tempat Koperasi atau UKM terdaftar. 

Objek PPh Pasal 4 ayat (2) juga ada dari penghasilan lainnya yang apabila Koperasi dan UKM menerima wajib disetor sendiri misalnya penghasilan dari penjualan tanah dan atau bangunan. Khusus untuk Koperasi dan UKM yang memperoleh/menerima penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang penyewanya tidak ditunjuk sebagai pemotong (misalnya penyewanya orang pribadi), maka Koperasi dan UKM wajib menyetor sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut. 

Penghasilan yang diterima Koperasi dan UKM yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut, termasuk penghasilan dari bunga tabungan/deposito/diskonto SBI, penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek, penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek yang PPh-nya dipotong oleh pihak pemberi penghasilan, wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dari Koperasi dan UKM tersebut. 



Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) adalah : 

· 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000 per bulan dan 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000 perbulan; 

· 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final; 

· 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang bersifat final; 

· 25% dari jumlah bruto hadiah undian (nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura); 

· 2% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak Penyedia jasa pelaksana konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil, dan bersifat final; 

· 3% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak Penyedia jasa pelaksana konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah, dan bersifat final; 

· 4% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak Penyedia jasa pelaksana konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha baik kecil, menengah maupun besar, dan bersifat final; 

· 4% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha dan bersifat final; 

· 6% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha dan bersifat final; 

· 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final; 

· 15% dari jumlah bruto bunga obligasi, diskonto obligasi dengan kupon dan diskonto tanpa bunga obligasi bagi wajib Pajak dalam negeri. 



Contoh Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas penerimaan bunga 

Pak Sentot anggota Koperasi Rakyat Sejahtera No.anggota 45 pada bulan Oktober 2009 memperoleh bunga dari Siharkop ( Simpanan Hari Koperasi ) sebesar Rp.230.000,00. 

Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut : 

Pendapatan bunga simpanan kena pajak adalah Nihil 



Contoh Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham 

Koperasi Rakyat Sejahtera menjual 1000 lembar saham PT Bumi Raksa Tbk dengan harga kurs @ Rp.12.500,- hasil penjualan adalah : 

lembar x Rp. 12.500 = Rp. 12.500.000 

PPh atas penjualan saham 0,1% x Rp. 12.500.000 = Rp. 12.500 



Contoh Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian 

Koperasi Rakyat Sejahtera memberikan hadiah undian kepada Budiman no.anggota 17 sebesar Rp10.000.000,- 

PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang dan harus dipotong oleh Koperasi adalah sebesar : Rp. 10.000.000 x 25% = Rp. 2.500.000 



Contoh Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas pembayaran jasa kontruksi 

CV Kalkulus (UKM) membayar jasa pelaksanaan konstruksi untuk membangun gedung kantor kepada PT A (memiliki kualifikasi usaha kecil) sebesar Rp. 500.000.000 

PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang dan harus dipotong oleh UKM CV Kalkulus sebesar : Rp. 500.000.000 x 2% = Rp. 10.000.000 







Contoh Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas pendapatan jasa 

Koperasi Rakyat Sejahtera menyewakan ruangan kepada kepada Pak Purwa dengan nilai sewa sebesar Rp. 15.000.000 setahun. 

PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang dan harus disetor sendiri oleh Koperasi Rakyat Sejahtera : Rp. 15.000.000 x 10% = Rp. 1.500.000 



Contoh Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas penerimaan bunga oblligasi 

Koperasi Rakyat Sejahtera pada tanggal 1 Mei 2009 menerima bunga 

Obligasi PT Artha Boga sebesar Rp. 450.000,00 .PPh atas bunga Obligasi 

Adalah 15% x Rp. 450.000,00 = Rp. 67.500 bersifat final i 





PPh Pasal 22 

PPh Pasal 22 adalah pajak atas penghasilan yang tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk dipungut Pajak Penghasilannya. Misalnya Koperasi atau UKM sebagai industri dan eksportir yang ditunjuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memotong PPh Pasal 22 atas penghasilan penjualan hasil pertanian, perkebunan dan perhutanan, perikanan dari pedagang pengumpul. Koperasi dan UKM juga dapat ditunjuk sebagai pemungut oleh KPP apabila bergerak sebagai industri tertentu ataupun sebagai penjual produk tertentu misalnya bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Objek pemungutan PPh Pasal 22 lainnya yang berhubungan dengan Koperasi dan UKM namun pemungutannya berada pada pihak lain adalah : 

· Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor yang bergerak dibidang sektor pertanian, perkebunan dan perhutanan, perikanan dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. 

· Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang. Tarifnya : 

- yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor; 

- yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; 

- yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang; 

- Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor. 

· Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang. Tarifnya sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final; 

· BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), tarifnya sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final; 

· Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN, tarifnya sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final; 

· Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Tarifnya : 

- Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final) 

- Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final) 

- Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final) 

- Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final) 

· Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Tarifnya :

Jenis Bahan
    Bakar
SPBU Swastanisasi
(% dari penjualan)
SPBU Pertamina
(% dari penjualan)
Premium
0,3
0,25
Solar
0,3
0,25
Premix/SuperTT
0,3
0,25
Minyak Tanah
-
0,3
Gas LPG
-
0,3
Pelumas
-
0,3
Catatan:



o Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen, bersifat tidak final. 

o Jika penerima penghasilan yang akan dipungut PPh-nya tidak memiliki NPWP, maka tarif pemungutannya menjadi 100% lebih tinggi dari tarif normal. 
Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22 

· Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB). 

· Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh DJBC. 

· Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen BC. 

· Pembayaran atas pembelian barang yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. 

· Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos. 

· Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB. 

· Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. 

· Impor kembali (re-impor) yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

· Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog. 



Apabila Koperasi dan UKM menerima penghasilan dan dipungut PPh Pasal 22 oleh pemungut lainnya, maka pemungutan PPh Pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh apabila sifat pemotongannya tidak final. 



Contoh cara perhitungan 

Koperasi X ditunjuk KPP karena sebagai industri yang bergerak dibidang sektor pertanian, perkebunan dan perhutanan, perikanan sebagai pemungut PPh Pasal 22, dan membayar kepada pedagang pengumpul sebesar Rp. 10.000.000 

PPh Pasal 22 yang terutang dan harus dipungut oleh Koperasi X dari pedagang pengumpul sebesar: 

Rp. 10.000.000 x 0,25% = Rp. 25.000 

3). PPh Pasal 23 

PPh Pasal 23 adalah pajak atas penghasilan dari modal dan dari jasa tertentu. Apabila koperasi dan UKM melakukan pembayaran kepada pihak lain yang jenis penghasilan masuk katagori Objek PPh Pasal 23, maka wajib dilakukan pemotongan, menyetorkan hasil pemotongan ke Bank Persepsi dan kantor Pos serta melaporakannya ke KPP atau KP2KP tempat Koperasi dan UKM terdaftar. Adapun objek dan tarif PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

No
Jenis Penghasilan
Tarif
1
Dividen, bunga, royalti, hadiah
15%
2
Sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
2%
3
Imbalan jasa selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang PPh

-   Jasa penilai
-   Jasa aktuaris
-   Jasa akuntansi
-   Jasa pernacang
-   Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang migas
-   Jasa penunjang migas
-   Jasa penambangan dan jasa  penun- jang penambangan selain migas
-   Jasa penunjang penerbangan dan bandara
-   Jasa penebangan hutan termasuk land clearing
-   Jasa pengolahan/pembuangan limbah
-   Jasa maklon
-   Jasa rekruitmen/penyediaan tenaga kerja
-   Jasa perantara
-   Jasa perdagangan surat berharga kecuali oleh BEJ, BES, KSEI, dan KPEI
-   Jasa kustodian/penyimpanan/ penitipan kecuali oleh KSEI
-   Jasa telekomunikasi yg bukan untuk umum
-   Jasa pengisian sulih suara atau mixing film
-   Jasa software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan & perbaikan
2%
Perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin,listrik / telepon / air / gas / AC / TV kabel
Perawatan/pemeliharaan/perbaikan peralatan
Perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan
2%
-    Jasa maklon, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggaraan kegiatan/event organizer, jasa pengepakan.
-    jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
-    Jasa pembasmian hama & jasa pembersihan
-    Jasa catering

2%
2%
2%
2%
Untuk Yang tidak ber_NPWP dipotong 100% lebih tinggi atau menjadi 4%.

Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23
·                 Penghasilan  yang    dibayar   atau terutang kepada bank;
·                 Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
·                 Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
-        dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
-        bagi perseroan terbatas , BUMN/D, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
·                 Bagian laba yang diterima atau diperoleh  anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
·                 SHU  koperasi  yang  dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
·                 Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.
Contoh 1 cara Perhitungan PPh Pasal 23
Koperasi X membayar jasa perawatan kendaraan kepada bengkel Z sebesar Rp. 10.000.000 
PPh Pasal 23 yang terutang dan harus dipotong oleh Koperasi X:
Rp. 10.000.000 x 2% = Rp. 200.000


Contoh 2 cara Perhitungan PPh Pasal 23
UKM (PT ZERO) membayar jasa konsultan manajemen kepada PT X sebesar Rp10.000.000,- 
PPh Pasal 23 yang terutang dan harus dipotong oleh Koperasi X:
Rp. 10.000.000 x 2% = Rp. 200.000
Contoh 3 cara Perhitungan Pasal 23
Koperasi X membayar jasa akutansi kepada PT X sebesar Rp10.000.000,- 
PPh Pasal 23 yang terutang dan harus dipotong oleh Koperasi X:
Rp. 10.000.000 x 2% = Rp. 200.000

4).       PPh Pasal 26
PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajal luar negeri selain Bentuk Usaha tetap.  Apabila Koperasi atau UKM yang berbentuk badan usaha membayar penghasilan kepada Wajib Pajak luar negeri, maka wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 26.
Contoh cara Perhitungan
UKM (PT Z) membayar jasa konsultan kepada Mr X (Wajib Pajak Luar Negeri) sebesar Rp. 10.000.000
PPh Pasal 26 yang terutang dan harus dipotong oleh Koperasi X:
Rp. 100.000.000 x 20% = Rp. 20.000.000

Dalam hal melaksanakan kewajiban pemotongan/pemungutan yang diperlukan Koperasi dan UKM yang berbadan usaha adalah kewajiban melaporkan pemotongan/pemungutan ke KPP atau KP2KP.  Khusus untuk Pemotongan PPh Pasal 21, Koperasi dan UKM wajib melaporkan setiap bulannya ke KPP atau KP2KP berupa laporan SPT Masa PPh Pasal 21.  Sedangan untuk pemotongan/pemungutan lainnya seperti PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26, hanya wajib dilaporkan ke KPP atau KP2KP apabila terjadi pemotongan pada suatu bulan/masa.
Apabila pada suatu bulan/masa tidak terjadi pemotongan/pemungutan, maka tidak perlu dilaporkan ke KPP atau KP2KP.

Post a Comment

Artikel Terkait Tips Motivasi