Kewajiban Perpajakan Bagi UKM yang Berbentuk Perseorangan

Tags:
 Kewajiban Perpajakan Bagi UKM yang Berbentuk Perseorangan 


Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. 

UKM ada yang berbentuk perseorangan atau orang pribadi. Apabila orang pribadi tersebut telah memenuhi persyarat subjektif yaitu subjek pajak orang pribadi dan persyarat objektif yaitu menerima atau memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) disebut sebagai Wajib Pajak. Sebagai wajib pajak tentunya memiliki kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur dalam UU Perpajakan. 


Secara umum kewajiban perpajakan bagi Koperasi dan UKM adalah : 


a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP 

UKM yang berbentuk perseorangan setelah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Syarat-syarat pendaftaran untuk mendapatkan NPWP bagi UKM berbentuk perseorangan hanya KTP (Kartu Tanda Penduduk). 

UKM perseorangan yang sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil (600 Juta), wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya. Dengan pengukuhan sebagai PKP maka UKM perseorangan terikat pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai, antara lain memungut PPN dari setiap Barang Kena Pajak dan atau Jasa kena Pajak yang diserahkan oleh UKM perseorangan serta menyetor dan melaporkannya setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat UKM perseorangan tersebut terdaftar. 

b. Menyetorkan dan Melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak lainnya 



UKM perseorangan yang menyelenggarakan pembukuan, wajib membuat laporan keuangan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Sedangkan UKM perseorangan yang tidak menyelenggarakan pembukuan tetapi hanya penyelenggarakan pencatatan, maka dalam menghitung PPh yang terutang cukup berdasarkan peredaran bruto (omzet) yang dicatat tersebut. 

UKM perseorangan yang menyelenggarakan pembukuan, dalam menghitung besarnya PPh terutang sama prinsipnya dengan Koperasi atau UKM yang berbadan usaha yaitu memperhatikan penghasilan, dan biaya-biaya lainnya. UKM perseorangan yang menyelenggarakan pencatatan, cara penghitungan besarnya PPh : 

Penghasilan netto (Penghasilan bruto setahun x norma*) Rp AAA 

Pengurangnya: 

PTKP (sesuai keadaan orang pribadi tersebut) (Rp BBB) 

Penghasilan Kena Pajak Rp CCC 

Post a Comment

Artikel Terkait Tips Motivasi