LATAR BELAKANG TENTANG PAJAK


LATAR BELAKANG 

Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan pendapatan yang paling utama sebagai sumber pendapatan Negara ,selain dari sektor minyak dan gas. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah, rakyat sebagai penyumbang terhadap pembiayaan Negara sudah seharusnya memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah ,agar tejadi hubungan yang significan, artinya semakin tinggi kontribusi masyarakat dalam pembayaran pajak maka pelayanan kepada masyarakat juga harus semakin tinggi. Filosofinya adalah dari rakyat untuk rakyat ,artinya sumber pendapatan yang berasal dari rakyat digunakan untuk pembiayaan pelayanan kepada rakyat., karena rakyat yang paling besar memberikan kontribusi maka rakyatlah yang paling utama untuk dilayani. Pada era orde baru yang lalu tumpuan pendanaan pembiayaan negara dan pembangunan berasal dari minyak dan gas dan pinjaman luar negeri, tetapi sekarang tumpuannya bergeser ke sektor pajak. 


Penerimaan pajak merupakan penyumbang utama terhadap penerimaan negara, dalam tahun 2007 jumlah penerimaan Negara yang berasal dari sector pajak sebesar Rp. 492 trilyun, tahun 2008 sebesar Rp. 609 trilyun dan pada tahun 2009 lebih dari 70% atau Rp. 725 trilyun penerimaan negara berasal dari pajak (sumber dari mana ). Data penerimaan dari sektor pajak mengungkapkan bahwa pajak merupakan pendapatan utama pemerintah, jadi pengelolaan pajak dalam penggunaannya harus tepat sasaran yaitu berorientasi kepada optimalisasi pelayanan publik. . 



Pemahaman tentang pengertian pajak ,tampaknya harus dipahami oleh Pemerintah selaku penarik pajak dan rakyat sebagai wajib pajak , begitu pula dengan hak dan kewajiiban kedua belah pihak ,sehingga memberikan pemahaman yang proposional dalam pelaksanaan penarikan dan penggunaan pajak . 

Diantara berbagai pengertian yang dikemukakan beberapa pakar pajak, dalam tulisan ini dapat dipilihkan pendapat pakar yang antara lain dikemukakan menurut Prof. Dr P.J.A Adriani yang diterjemahkan oleh R.Santoso Brotodiharjo dalam buku ”Pengantar Hukum Pajak ”(1991:2) , pajak adalah: 

”Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 

oleh yang wajib membayarnya menurut perundang-undangan dengan 

tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran berhubung 

dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Pendapat pakar lain mengenai pajak adalah Profl Dr.Rochmat Soemitro ,SH dalam bukunya yang berjudul ” Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan ” (1990 :5) definisi pajak adalah sebagai berikut : 

” Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- 

undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa 

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (perlu tambahan teori 

Sedangkan menurut Menurut Sommerfeld Ray M, seorang ekonom Amerika –menyatakan bahwa: 

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta kepada sector 

pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan 

berdasarkan peraturan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat 

imbalan kembali yang langsung dan profesional, agar pemerintah dapat 

melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”. 

Pendapat pakar lain yaitu, M.Suparmoko dalam bukunya yang berjudul ” Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek” menyatakan : 

”Pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang 

dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat 

ditunjuk” 



Berdasarkan pengertian mengenai pajak yang diungkapkan para pakar di atas dapat diambil kesimpulan , bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah : 

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

Individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 

4. pajak diperuntukan bagi pengeluaran–pengeluaran pemerintah, apabila 

penerimaan lebih besar daripada pembiayaan artinya masih terdapat 

surplus, maka surplus ini digunakan untuk investasi publik. 

5. pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu : 

a. Fungsi penerimaan (Budgetair) yaitu, pajak sebagai sumber 

Dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. 

b. Fungsi mengatur (Reguler) yaitu, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan di bidang sosial dan ekonomi. 

Dengan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah sebagai suatu sumber pendapatan negara yang berdasarkan Undang-undang perpajakan dan peraturan yang berlaku dan dapat dipaksa penarikannya dengan tidak ada kontraprestasi secara langsung. Undang-undang perpajakan dan peraturannya disusun dengan tujuan menciptakan keadilan dan kepastian dalam pemungutan pajak. Asas keadilan dan kepastian hukum ini harus dipegang teguh, baik dalam perundang-undangannya maupun dalam pelaksanaannya. Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan landasan pemungutan pajak dalam undang-undang dasarnya. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang.. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisifasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. pajak berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara. Pajak digunakan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat dan dimasukkan sebagai anggaran (budgetair) yang dapat digunakan untuk membiayai jalannya roda pemerintahan dan pembangunan baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Selain fungsi untuk mengisi kas Negara, pajak juga mempunyai fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat (regulerend). Pajak dipergunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian Negara. Biasanya fungsi mengatur ini akan kontradiktif dengan fungsi anggaran. Untuk menjalankan fungsi mengatur ini, Pemerintah biasanya memberikan insentif berupa kemudahan-kemudahan kepada masyarakat tertentu, sehingga akan mengurangi penerimaan pajak. 

Jadi Koperasi dan UMKM sebagai pelaku usaha produktif yang memiliki penghasilan jumlahnya demikian besar telah memberikan andil yang tidak sedikit dalam perekonomian nasional dan daerah. Oleh karena itu koperasi dan UMKM juga memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi penerimaan daerah melalui PAD (Penghasilan Asli Daerah) dan dana bagi hasil pajak. 



Landasan kebijakan perpajakan bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

(UKM) yang dijadikan sebagai acuan adalah sebagai berikut : 

1. UU No. 25/1992 Tentang Perkoperasian; 

2. UU No. 8/1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 18/2000; 

3. UU No. 6/1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/2000 dan terakhir dengan UU No. 28/2007; 

4. UU No. 7/1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No.7/1991, UU No.10/1994, UU No. 17/2000 dan terakhir dengan UU No. 36/2008; 

5. UU No. 20/2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah; 

4. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.03/2007 Tentang Tatacara Pengembalian Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang; 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2008 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Tentang Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil, Pajak Pertambahan Nilai 

9. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan Mengunakan Norma Penghitungan. 


0 comments:

Post a Comment