Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Tags:

Wacana Melakukan Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
Keinginan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan semangat menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya ketentuan Pasal 13 ayat (1) bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sudah menjadi wacana di beberapa kalangan. Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (2) diatur bahwa ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.
Kebijakan penyatuatapan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sesuai amanat Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 antara lain telah diatur dalam Ketentuan Peralihan undang-undang yang sama, bahwa pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara harus dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004 dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Sebagai pelaksanaannya telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa :
“Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004 dialihkan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung.”
Ketentuan peralihan tersebut diatas telah mengatur secara tegas batas waktu pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan ke Mahkamah Agung khususnya badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara yang mempunyai kekhususan tersendiri tidak diatur dalam Keputusan Presiden dimaksud. Dengan demikian pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak tetap dilakukan oleh Departemen Keuangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.
Berdasarkan hal tersebut di atas, apakah kedudukan atau posisi Pengadilan Pajak yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan, sudah tepat ?
Ditinjau dari ajaran pemisahan kekuasaan melalui doktrin “Trias Politika” sebagaimana diketengahkan oleh Emmanuel Kant maupun Montesquieu dan dikembangkan oleh John Locke melalui ajaran “Separation of Power” yaitu :
“There can no be liberty when the legislative and executive power are jointed in the same persons or body of lords because it to be feared that the monarch or body will make tyrannical laws to be administered in tyrannical way. Nor is there any liberty if the judicial power is not separated from the legislative and executive power.”
bahwa tidak ada kemerdekaan apabila kekuasaan yudikatif, legislatif, dan eksekutif berada dalam satu tangan atau badan. Apabila kekuasaan-kekuasaan tersebut berada di satu tangan akan menimbulkan suatu “tirani”. Konsep pemikiran masyarakat yang bebas diawali dengan pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif dengan eksekutif maupun yudikatif dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif.
Dari kedudukan Pengadilan Pajak saat ini, sebetulnya telah tercermin pemisahan antara kekuasaan eksekutif yang dalam hal ini berada di bawah Departemen Keuangan dan kekuasaan yudikatif yang berada di bawah Mahkamah Agung.
Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pengadilan Pajak sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, kemandirian Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa perpajakan dijamin oleh Undang-Undang {Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002}.
Secara normatif pengertian kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut Pasal 1 tersebut diatas adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, dan netral.
Dalam penjelasan Pasal 1 ditegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Parameter untuk menentukan suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, antara lain bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum. Kekuasaan-kekuasaan diluar kekuasaan memeriksa dan memutus perkara dan membuat ketetapan hukum, dimungkinkan dicampuri seperti supervisi dan pemeriksaan dari cabang-cabang diluar kekuasaan kehakiman.
Bagaimana dengan kemandirian hakim Pengadilan Pajak ?
Upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pengadilan Pajak tidak semata-mata karena tidak setuju atau keberatan atas pajak yang terhutang, tetapi lebih daripada itu adalah untuk kepastian dalam menjalankan kewajiban Perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan independensi. Unsur independensi Pengadilan Pajak dapat dilihat dari Pengadilan Pajak bersikap yaitu seharusnya tidak memihak kepada pihak-pihak yang berperkara.
Berdasarkan data statistik putusan sejak Tahun 2002 hingga Tahun 2008 di bawah ini, apabila dibandingkan antara jumlah permohonan banding/gugatan yang dikabulkan baik sebagian ataupun seluruhnya, keputusan terbanding/tergugat yang dibatalkan, permohonan banding/gugatan yang ditolak dan tidak dapat diterima terhadap jumlah putusan secara keseluruhan adalah sebagai berikut :
No
Jenis Putusan
T a h u n
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1
Permohonan banding/gugatan dikabulkan seluruhnya
346
519
783
991
863
1.264
1.540

% terhadap jumlah putusan
26,86
32,74
35,35
33,30
35,81
39,00
40,82
2
Permohonan banding/gugatan dikabulkan sebagian
210
218
428
495
586
600
736

% terhadap jumlah putusan
16,30
13,75
19,32
16,63
24,31
18,51
19,50
3
Keputusan terbanding/tergugat dibatalkan
12
67
207
637
100
119
114

% terhadap jumlah putusan
0,93
4,23
9,34
21,40
4,15
3,67
3,02
4
Permohonan banding/gugatan ditolak
162
220
240
304
318
406
751

% terhadap jumlah putusan
12,57
13,88
10,83
10,21
13,19
12,53
19,90
5
Permohonan banding/gugatan Tidak Dapat Diterima (secara formal)
543
554
549
545
536
843
627

% terhadap jumlah putusan
42,16
34,95
24,78
18,31
22,24
26,01
16,62

Dari data di atas terlihat bahwa dengan status seperti saat ini independensi dan ketidakberpihakan tetap terjaga meskipun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan Departemen Keuangan tidak serta merta putusan Hakim “berpihak” kepada Terbanding atau Tergugat.
Di samping itu Mahkamah Konstitusi dalam putusan atas perkara nomor 004/PUU-II/2004 tanggal 13 Desember 2004 menyatakan bahwa Pengadilan Pajak termasuk dalam lingkup yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, berdasarkan pertimbangan antara lain bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan non teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak tidak dipermasalahkan.
Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1.      Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak telah dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2.      Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan merupakan kekuasaan diluar kekuasaan memeriksa dan memutus perkara, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum, dilakukan oleh Departemen Keuangan.
3.      Kemandirian hakim Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus perkara, dan membuat suatu ketetapan hukum terjaga.
4.      Keberadaan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan yang berada dalam lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung sesuai Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi.
5.      Wacana untuk melakukan perubahan kedudukan Pengadilan Pajak harus disikapi secara cermat agar tidak menimbulkan dampak yang kurang baik bagi penyelesaian sengketa pajak dan tidak tertutup kemungkinan kita akan mengalami kemunduran sebagaimana yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diberlakukan. Untuk itu, perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait, termasuk best practice dari beberapa negara dan masukan dari stakeholder.

Post a Comment

Artikel Terkait Tips Motivasi